Izin Lingkungan untuk Kurangi Tumpang Tindih Lahan …
Laksmi berpendapat Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan merupakan salah satu jawaban atas fenomena tumpang tindih izin di …
Đọc thêm
Laksmi berpendapat Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan merupakan salah satu jawaban atas fenomena tumpang tindih izin di …
Đọc thêm
Berbagai permasalahan kewilayahan yang terjadi di Indonesia seperti tumpang tindih izin diberbagai sektor disebabkan oleh penggunaan peta dasar yang bervariasi keakuratannya.
Đọc thêm
bahwa, permasalahan tentang tumpang tindihnya izin usaha pertambangan dengan izin-izin lainnya akan membawa pengaruh yang besar terhadap …
Đọc thêm
ADAT PADA WILAYAH PERTAMBANGAN DI ERA OTONOMI DAERAH Oleh : Jemmy Sondakh1 Email:jemmysondakh@gmail ABSTRAK Konflik dalam penyelenggaraan investasi pertambangan di daerah banyak disebabkan oleh ketidak jelasan posisi masyarakat adat diwilayah pertambangan terkait dengan bagi hasil investasi. Hal ini
Đọc thêm
22 March 2022 16:25. SHARE. Foto: CNBC Indonesia TV. Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan …
Đọc thêm
Terkait kegiatan pertambangan, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli memberikan sejumlah saran agar kegiatan pertambangan tidak menyebabkan banjir di lingkungan sekitar tambang. Pertama, pelaksanaan kegiatan operasional harus sesuai dengan tahapan yang sudah disetujui …
Đọc thêm
Pemerintah Berkomitmen Menertibkan Tumpang Tindih Kegiatan Pertambangan dan Perkebunan dalam Kawasan Hutan Wednesday, 25 Aug 2021 Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan pemerintah terus berupaya melakukan penyelesaian berbagai masalah tumpang tindih regulasi yang selama ini menghambat proses pelaksanaan …
Đọc thêm
tumpang tindih. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penataan regulasi dapat dilakukan terhadap tiga sector, yaitu simplifikasi regulasi, rekonseptualisasi pemahaman mengenai kebutuhan regulasi, dan penciptaan sinergi antar pembentuk regulasi. Kata-kata Kunci : Perampingan regulasi; harmonisasi; peraturan perundang-undangan
Đọc thêm
Ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Minerba akan diblokir lantaran izinnya sudah kadaluarsa dan bermasalah dengan perkiraan menyebabkan kerugian negara Rp4,3 triliun.
Đọc thêm
Monday, 12 Jun 2023. Pemerintah terus berupaya mendorong Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah sesuai amanat PP No. 43 Tahun 2021 (PP 43/2021). Penyusunan PP 43/2021 diamanatkan langsung dalam Pasal 17 angka 2 UU Cipta Kerja yaitu "Dalam hal terjadi …
Đọc thêm
eks tambang-tambang batubara dimana sedikitnya telah menelan korban sekitar 25 orang. Korban tersebut mayoritas adalah anak-anak yang tenggelam di lubang bekas tambang. Lubang bekas galian tambang batubara tersebut dibiarkan saja terbuka tanpa ada pagar atau papan peringatan, padahal menurut aturannya ada yang disebut kegiatan pasca …
Đọc thêm
Proses penetapan kawasan pertambangan yang membutuhkan lahan di atas permukaan tanah membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan proses penataan ruang itu sendiri. 3. Menghindari Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang dengan Lahan Kehutanan. Hutan merupakan ekosistem alami tempat senyawa-senyawa organik …
Đọc thêm
Maka dengan adanya masalah tersebut Distarindo mengadakan workshop 2 hari "Eksistensi & Konversi Tanah Ulayat Dan Tumpang Tindih Lahan Di Pertambangan,Kehutanan,Perkebunan dan …
Đọc thêm
Dalam laporan Kepmenko Perekonomian Nomor 164/2021, dari telaah peta indikatif tumpang tindih informasi (PITTI) ketidaksesuaian perizinan pertambangan dalam kawasan hutan, terdapat IUP dalam kawasan hutan lebih 5,2 juta hektar, terindikasi bermasalah 4.7 juta hektar. Masalah muncul karena belum memiliki izin pinjam pakai …
Đọc thêm
Belum lama ini sektor pertambangan dihebohkan dengan labilnya sikap pemerintah dalam pencabutan dan pemulihan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Bukan …
Đọc thêm
Jakarta - Tumpang tindih izin usaha pertambangan (IUP) selama ini selalu menjadi momok di sektor pertambangan. Pemerintah berjanji akan membereskan …
Đọc thêm
pertambangan,16 gugatan perdata masalah perizinan tambang,17 dan perseteruan kegiatan bisnis dua perusahaan tambang besar.18 Berangkat dari hal itu, maka tulisan ini akan memfokuskan kajian pada faktor-faktor apa saja yang menyebabkan problematika tata kelola sumber daya alam dan tantangan penegakan hukum sektor
Đọc thêm
Tumpang Tindih Lahan Pertambangan Bakal Ganggu Iklim Investasi. Persoalan kasus tumpang tindih di sektor pertambangan akan mengganggu investasi. …
Đọc thêm
pertambangan dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan. Pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membagi bentuk wilayah pertambangan ke dalam 3 (tiga) bagian yang terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah …
Đọc thêm
Usaha Pertambangan (IUP) (Pemberian Izin Usaha Pertambangan Rawan Korupsi, 2017). Kasus-kasus tindak pidana korupsi di sektor pertambangan kerap kali timbul karena adanya tumpang tindih (over lapping) dalam proses pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). Hal ini disebabkan oleh berbagai
Đọc thêm
lain : 1) Keterbatasan sumber daya; 2) Masalah kelembagaan yang tumpang tindih; 3) Lemahnya fungsi pengawasan; 4) Masalah konflik atau pelanggaran pemanfaatan ruang; 5) Belum adanya Rencana Detail Tata Ruang Wilayah. Menurut Hamdi (2013) Kebijakan publik partisipatif adalah suatu kebijakan yang substansi
Đọc thêm
Data tumpang tindih lahan yang terjadi di dalam wilayah konsensi tambang PT. Mahakam Sumber Jaya dengan kelompok tani berada di 2 area konsensi tambang, diantaranya: 5 1) Di area Pit M3-34 dengan KT Mekar Indah dan KT Maruk Tupuh, serta 2) Di area blok E dengan KT Legiun Veteran "Fajar Harapan".
Đọc thêm
PERTAMBANGAN MINERAL DI INDONESIA1 Oleh : Friskilia Junisa Bastiana Darongke2 Dientje Rumimpunu3 Sarah D. L. Roeroe4 ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia dan dampak dan/atau manfaat dari …
Đọc thêm
Abstract. Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca …
Đọc thêm
Bisnis, JAKARTA — Pemerintah Pusat resmi mendelegasikan wewenang penerbitan sertifikat standar dan izin berusaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara kepada pemerintah provinsi pada hari ini, Senin (18/4/2022). Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Sugeng Mujiyanto mengatakan …
Đọc thêm
Dari masalah tata kelola lembaga hingga peraturan-peraturan yang tumpang tindih. Dalam studinya, Akhmad Fauzi dan Zuzy Anna (2013) mendeskripsikan dengan jelas tentang problem klasik ini yang terjadi dalam pengelolaan imbal jasa lingkungan. Masalah kelembagaan akan sangat kentara jika program imbal jasa …
Đọc thêm
JAKARTA, KOMPAS - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengatakan, Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perlu direvisi. Menurutnya, kedua peraturan tersebut kerap kali …
Đọc thêm
pelanggaran terkait tidak dilaksanakannya reklamasi dan pasca tambang oleh perusahaan pertambangan terhadap area lahan bekas tambang yang dipergunakannya. Dengan kata lain kebijakan daerah tersebut mampu meminimalisir pelanggaran yang dapat dilakukan oleh perusahaan pertambangan di Kota Samarinda terkait pelaksanaan
Đọc thêm
Kebijakan Desentralisasi Pascareformasi di Indonesia sejak tahun 1999 secara prinsip dicirikan dengan delegasi kekuasaan secara signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, termasuk kekuasaan terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sayangnya, pendelegasian kekuasaan ini tidak disertai dengan persiapan yang …
Đọc thêm